Ketua Pansus Otonomi Khusus (Otsus) Papua Komarudin Watubun Usulan menanggapi positif mengenai penguatan lembaga secara menyeluruh di Papua.

Panitia Khusus Otonomi Khusus (Otsus) Papua DPR RI menegaskan pemekaran daerah di Papua perlu perencanaan yang detail.

Dana pemerintah pusat yang dikucurkan untuk Papua (Papua dan Papua Barat) belum berpengaruh signifikan dalam berbagai sektor guna meningkatkan kesejahteraan dan mengatasi kesenjangan di tanah Papua.

Papua dan Papua Barat sudah final Bersama NKRI.

formulasi dan evaluasi Otsus yang betul-betul menyeluruh dan konsekuen

Wakil Ketua Pansus Otsus Papua Agung Widyantoro menegaskan komitmen DPR RI untuk mengawal revisi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua dengan memperhatikan aspirasi rakyat Papua.

Pemerintah mengajukan skema penambahan anggaran dana alokasi khusus (DAU) dalam perubahan kedua Rancangan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus di Provinsi Papua.

Revisi UU nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) bagi Provinsi Papua diharapkan bisa mengakhiri berbagai persoalan di Papua.

Sejumlah kepala daerah di Papua meminta agar DPR RI menyetujui pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) dikarenakan kondisi geografis Provinsi Papua yang sangat luas.