Uni Eropa (UE) sedang mengerjakan paspor vaksin digital untuk musim panas ini sehingga dapat menyambut kembali wisatawan yang sangat dibutuhkan, dan beberapa negara UE berencana untuk memperkenalkan sertifikat di tingkat nasional.

Selain tidak pernah melibatkan unsur organisasi pelaut dalam hal ini KPI, aturan Kemenaker itu justru semakin memperpanjang alur birokrasi.

Paspor Bangladesh tidak akan lagi memuat teks "berlaku untuk semua negara di dunia kecuali Israel," yang pada dasarnya mencabut larangan perjalanan selama puluhan tahun.

Sertifikat atau paspor vaksin tersebut dinilai sebagai potensi pelanggaran privasi juga hak sipil seseorang.

Direktur Jenderal WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus mengimbau negara-negara dengan kelebihan pasokan vaksin untuk segera menyumbangkan 10 juta dosis ke fasilitas COVAX yang dijalankan dengan aliansi vaksin GAVI.

Hong Kong membenarkan kabar bahwa negara kota itu telah menyerukan kepada 14 negara, untuk menolak paspor British National Overseas (BNO), yang kerap dipakai rakyat Hong Kong untuk mengajukan visa liburan kerja ke Eropa, Amerika Utara, dan beberapa negara Asia.

Komisi Eropa akan mengajukan proposal pembuatan paspor vaksinasi Covid-19 digital di seluruh Uni Eropa(UE), yang memungkinkan warga UE bebas bepergian selama liburan musim panas.

Gagasan paspor vaksin yang kemungkinan besar berupa sertifikat, adalah untuk mengizinkan mereka yang telah divaksinasi untuk bepergian dengan bebas di dalam Uni Eropa.

LTSA ini diharapkan dapat menciptakan layanan yang cepat, mudah, murah, dan aman bagi calon pekerja migran, serta meningkatkan perlindungan bagi pekerja migran dan keluarganya.

Langkah itu dilakukan ketika China dan Hong Kong mengatakan mereka tidak akan lagi mengakui paspor British National Overseas (BNO) sebagai dokumen perjalanan yang valid mulai Minggu, 31 Januari.