Pemanfaatan Data dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan Nasional Harus Konsisten

Secara umum, kata Tjandra, kompilasi data dari 36 negara itu menunjukkan 12 negara atau setara 33 persen, termasuk Indonesia

Berkaitan data di KPU sebagaimana beberapa waktu lalu sempat kami sampaikan juga ketika rapat dengan Kemenkominfo, waktu itu menunggu klarifikasi pengendali data dalam hal ini KPU. Karena data yang bocor format KPU.

Tentunya semua itu melalui tahapan proses temu-kenali, pengembangan dan pemanfaatan. Harapannya desa mampu mandiri dan berdaya. Ini dibuktikan dengan desa mampu membuat perencanaan pembangunan berbasis kebudayaan, dengan narasi dan aktivitas kebudayaan, berikut sistem data kebudayaan yang melekat di dalamnya, termasuk legalisasinya melalui Dokumen Pemajuan Kebudayaan Desa.

Alex tidak bisa berbicara banyak mengenai data PPATK tersebut karena termasuk ke dalam informasi intelijen.

Gandeng BRIN, Gus Halim: Pembangunan Desa Butuh Kolaborasi Data

KPU harus melakukan audit keamanan IT secara menyeluruh, memperkuat perlindungan data-data pemilih agar tidak disalahgunakan saat pemilihan suara nanti.

Di era kemajuan teknologi, serangan siber harus bisa diantisipasi. Harus ada jaminan keamanan data pemilih pemilu agar pesta demokrasi kita bisa berjalan lancar, aman dan damai. Keamanan data pribadi pemilih juga mutlak untuk dilindungi.

Kebocoran data pemilih di KPU bisa berdampak pada menurunnya tingkat kepercayaan kepada penyelenggara pemilu, bahkan legitimasi dan integritas penyelenggaraan pemilu juga berkurang.

Jadi di Undang-Undang PDP (Perlindungan Data Pribadi) itu amanatnya kita enggak mau tahu itu dicolong oleh siapa, itu bagian berikutnya, tapi bahwa sampai kecolongan ini harus tanggung jawab ini KPU.