Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang penahan dari lima tersangka atas kasus tindak pidana korupsi terhadap 14 proyek fiktif PT Waskita Karya (Persero) tbk tahun 2009-2015.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak menutup kemungkinan untuk menjerat PT Waskita Karya (Persero) sebagai tersangka korporasi atas dugaan korupsi 14 proyek fiktif.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap sejumlah petinggi PT Waskita Karya terkait pelaksanaan pekerjaan proyek fiktif.

PT Indonesia Comnets Plus (ICON+) sebagai anak perusahaan PT PLN (Persero) mengunci pada teknologi intel based server terkait penyediaan Infrastruktur Hardware dan Software Pengelolaan dan Pengawasan Arus Pendapatan Secara Terpusat (P2APST).

Tujuh program prioritas pendidikan dari Kemendikbud sebagian besar sangat tergantung kesiapan infrastruktur yang ditangani oleh kementerian di luar Kemendikbud

Wapres menjelaskan prioritas mengenai pembangunan sumber daya manusia, melanjutkan pembangunan infrastruktur, penyerdehanaan regulasi, 

Komisi VI DPR mendukung pemberian suntikan penyertaan modal negara (PMN) terhadap sejumlah perusahaan BUMN, salah satunya di sektor infrastruktur.

PLN miliki utang jangka panjang sebesar Rp 530 triliun dan utang Rp 157,79 triliun untuk membiayai proyek infrastruktur listrik 35.000 MW

Modi mengulangi rencana untuk meningkatkan infrastruktur India dengan menghabiskan lebih dari 110 triliun rupee (USDS1,47 triliun) untuk sekitar 7.000 proyek.

KPK menyelidiki aliran dana dalam kasus dugaan korupsi pekerjaan infrastruktur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur, pada 2019-2020.