Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan DPR RI telah melakukan pengawasan terhadap berbagai kebijakan dan program pemerintah dalam melaksanakan UU yang berkaitan dengan pemenuhan hak-hak politik, sosial, ekonomi, budaya, spiritual, dan ketertiban umum di masyarakat.

Karena pasti ada dampaknya apabila kebijakan ini diberlakukan. Seperti dampak psikososial pada anak, mengingat PJJ dapat mengisolasi anak-anak dari lingkungan sosial di sekolah yang diperlukan untuk tumbuh kembang mereka.

Pemerintah harus membuat terobosan sistem secara menyeluruh, tanpa mengesampingkan dampak lain dari suatu kebijakan. Termasuk bagaimana pihak sekolah ikut berpartisipasi melakukan berbagai antisipasi. Hal ini perlu dioptimalkan untuk melindungi anak dari bahaya polusi udara.

Kebijakan WFH diharapkan dapat mengurangi mobilitas yang menyebabkan polusi udara

Ada sinyal bahwa demand kita terus naik namun produksi tetap. Karena itu Pemerintah harus berhati-hati memutuskan kebijakan ekspor gas ini. Jangan sampai kebutuhan gas domestik kita malah tidak terpenuhi.

Perencana Kemnaker Harus Pahami Perubahan Siklus Kebijakan Publik di Era Digital

Anggota Kehormatan WMA Unpad memiliki tugas memberikan masukan untuk pengembangan Universitas Padjadjaran mengenai kebijakan umum Unpad

Dalam beberapa pekan ke depan pihaknya akan segera mengumumkan terkait kebijakan WFH di BUMN, apakah akan diterapkan kembali atau tidak.

Kemnaker Perkuat Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Ekstrim

Polda Metro Jaya telah mengusulkan kebijakan perubahan jam kerja segera diberlakukan, dalam rangka mengurangi kepadatan kendaraan di jam-jam tertentu