Ketua DPR RI Puan Maharani dalam sambutannya di sidang tahunan MPR, mengklaim kehadiran Megawati diwakili dirinya.

Amanah sejarah ini menuntut hadirnya kekuatan nasional sejati, kekuatan yang mampu menjaga kedaulatan, membangun kemandirian, dan merawat kebudayaan sebagai jati diri bangsa.

Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI 2025 digelar di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8). Sidang tahunan dan sidang bersama ini dihadiri Presiden Prabowo Subianto beserta sejumlah jajaran kabinetnya, serta tamu-tamu tokoh negara.

Kedatangan Prabowo juga langsung disambut oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin, Ketua DPR RI Puan Maharani, dan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.

Puan tiba di Gedung Nusantara sekitar pukul 8.20 WIB dengan menumpangi mobil maung. Saat tiba di lokasi, Puan sempat bertemu dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang datang sebagai salah satu tamu undangan. Keduanya kemudian masuk ke dalam ruangan bersamaan.

Ratusan alumni Universitas Indonesia (UI) yang tergabung dalam Ikatan Alumni Universitas Indonesia (ILUNI UI) melaporkan pasangan calon Pramudya A. Oktaviananda dan Marsyita `Syita` Crystallin, yang ikut berkontestasi dalam Pemilihan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal ILUNI UI.

Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri kembali melantik Hasto Kristiyanto senagai Sekretaris Jenderal PDIP.

Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengatakan Revisi Undang-Undang (UU) Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) harus mempertimbangkan perlindungan menyeluruh yang responsif gender dan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) bagi para pekerja migran Indonesia (PMI). 

Ketua Umum Asosiasi Mandiri Penyelenggara Umrah Haji (AMPUH) Andi Abdul Aziz membantah adanya pertemuan dengan Kementerian Agama (Kemenag) untuk melobi tambahan kuota haji khusus menjadi 50 persen dari kuota tambahan pada musim haji 2024.

Calon Ketua Umum Ikatan Alumni Universitas Indonesia (ILUNI UI) nomor urut 03, Ivan Ahda menekankan pentingnya mengoptimalisasi jaringan riset yang telah dimiliki UI dalam melakukan advokasi kebijakan publik.