Larangan politik dinasti patutnya diatur secara tegas. Mengingat potensi bahaya yang ditimbulkan politik dinasti. Kendati demikian, tidak mudah untuk mengatur hal tersebut karena pernah diputus MK.

Kemudian, putusan MK menunjukkan bahwa di Indonesia terjadi kemunduran demokrasi yang perlu kita kroscek terus menerus sebagai sipil maupun mahasiswa.

Ini merupakan tindakan yang buruk. Sekelas presiden seharusnya menjaga netralitas sebagai kepala negara dengan tidak melakukan tindakan yang mencederai demokrasi.

Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait usia capres dan cawapres yang memuluskan putra sulung Presiden Jokowi dinilai mencederai etika politik dan menginjak-injak keadilan.

Karena itu waktu untuk perpanjangan izin tersebut masih cukup lama, sehingga tidak perlu terburu-buru. Biarlah ini diurus oleh Pemerintahan yang akan datang agar lebih optimal. Sehingga tidak ada kesan untuk mengejar Pemilu atau “deal-dealan” politik untuk biaya kampanye.

Politik Indonesia ditunjukkan dengan perilaku menyimpang yang dilakukan pejabat publik. Bahkan ada yang sudah jelas melakukan pelanggaran hukum atau etika.

Artinya dalam tahun politik atau bulan politik ini, kami berharap juga dengan ada pergantiannya Panglima TNI yang baru bisa menjaga netralitas hal tersebut.

Fadel : Asing Mempertanyakan Kontestan Pemilu Masih Menjadi Bagian Dari Pemerintah

Sejumlah pakar hukum tata negara (HTN) mengungkapkan pemakzulan atau  pelengseran terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah memenuhi unsur konstitusi.