Mengenai masalah apakah mengganggu kinerja pimpinan, saya sampaikan tidak, bahwa dalam pimpinan DPR yang bersifat kolektif kolegial itu adalah mekanisme dalam rapat pimpinan untuk mendelegasikan PLT, bukan baru kali pertama.

Masalah KKB berulah lagi ini memang sengaja. Mereka ini memancing perhatian internasional tapi dengan cara yang biadab.

Reshuffle kabinet itu hak prerogatif presiden dan kita harus hormati. Nah tapi tidak terlintas sedikit pun di pikiran saya untuk kemudian menjadi Menko Polhukam.

Saya pikir hasil kajian mengenai overcapacity kemudian berujung dalam masalah UU Narkotika itu silakan dikaji lebih mendalam. Kemudian, ya, pemerintah nanti silakan mengajukan ke DPR tentunya melalui mekanisme yang ada di DPR ketika kemudian sebuah UU akan diajukan atau direvisi.

Kalau beberapa yang kemarin sudah menyampaikan ke kita LHKPN itu harus dimasukkan pada saat pandemi. Mereka biasanya dibantu TA (tenaga ahli), oleh staf, nah kita kan WFH (work from home) semua sehingga staf yang membantu rata-rata pada WFH.

Baiknya sih kita jangan mencari kambing hitam permasalahan. Karena memang di Indonesia semua kementerian pegang data.

Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad meminta agar masyarakat tidak terpancing dengan isu perpanjangan masa jabatan presiden di tengah wacana amandemen UUD 1945.

Mudah-mudahan kegiatan tatap muka yang sudah berlangsung di beberapa zona ini bisa berjalan dengan lancar dan bisa menambah lagi di zona-zona berikutnya

Ketua Harian DPP Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad menyambut baik masuknya Partai Amanat Nasional dalam koalisi pemerintahan Presiden RI Joko Widodo dan wakilnya, Maruf Amin.