Fungsi Kontrol dan Pengawasan DPR RI kepada pemerintah sebenarnya berlaku menyeluruh tak terkecuali meskipun partai tersebut masuk dalam koalisi pemerintahan, karena fungsi tersebut merupakan amanat dari konstitusi.

Negara yang terletak di Asia Selatan itu sebelumnya sudah meminta Washington untuk memberikan dukungan teknis untuk membantu pengawasan operasi program F-16.

Wakil Ketua Komisi III DPR, Herman Hery memimpin Kunker Komisi III dalam masa reses ke Nusa Tenggara Timur (NTT). Kunker tersebut dalam rangka menjalankan fungsi kedewanan sebagai pengawasan kepada seluruh mitra kerjanya.

Setelah sepuluh Fraksi DPR RI menyampaikan pendapat tertulisnya tentang RUU Pengawasan Obat dan Makanan, rapat paripurna DPR RI yang dipimpin oleh Wakil ketua DPR RI Utut Adinato menyetujui RUU Waspom menjadi usul inisitif DPR.

Kementan menerjunkan Tim Bantuan Pengawasan Hewan Kurban 1440 H untuk melaksanakan supervisi pemeriksaan dokumen kesehatan hewan, melakukan pemeriksaan sebelum dan setelah pemotongan.

KPK memberhentikan pengawal terdakwa kasus suap PLTU Riau-1 Idrus Marham. Sebelum diberhentikan pengawal tahanan itu sempat diperiksa terlebih dahulu oleh Direktorat Pengawasan Internal KPK.

Pesatnya perkembangan Teknologi Informasi (TI) dalam era revolusi 4.0 menuntut Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dapat berperan lebih efisien

Anggota Komisi IX DPR RI Marinus Gea menekankan tujuan disusunnya Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengawasan Obat dan Makanan (Waspom) untuk memberikan dukungan kepada BPOM dalam memiliki kewenangan melakukan penyidikan.

Terkait penerima manfaat pelaksanaan workshop pengawasan ini adalah Tim Inovasi Kabupaten (TIK) terkait Program Inovasi Desa di daerah

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) gelar Workshop Pengawasan Program Inovasi Desa dengan tema “Pengawasan Program Inovasi Desa