Komisi V DPR usul perlunya pembenahan regulasi sektor perumahan dan kawasan permukiman yang membutuhkan payung hukum yang bersifat khusus atau lex specialis.

RUU yang masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2026 Komisi XI DPR dengan metode omnibus law.

Ini adalah risiko yang besar karena KemenHaj belum memiliki pengalaman teknis medis dalam mengelola ribuan nakas dan obat-obatan nantinya di Arab Saudi.

Hampir semua partai, termasuk partai kami, menyetujui bahwa kemerdekaan Palestina adalah hak mereka.

Nanti tentu Kementerian yang mengatur, biasanya kalau kapal ya ke Angkatan Laut. Kurang lebih seperti itu dari saya. Makasih.

Saya mendukung penuh DPR untuk segera melakukan proses legislasi RUU Daerah Kepulauan agar segera menjadi undang-undang.

Dewan Pengawas ini perannya sangat strategis. Mereka harus benar-benar memastikan kebijakan dan pengelolaan BPJS berjalan sesuai aturan dan transparan.

Komisi IX DPR RI memilih anggota Dewan Pengawas BPJS Kesehatan dan Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan periode 2026–2031 berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

Pemantauan hilal ini menjadi bagian penting dalam rangkaian penentuan awal Ramadan yang akan dibahas dalam sidang isbat.

Komisi XI DPR RI telah menerima surat dari Ketua Badan Supervisi Lembaga Penjamin Simpanan nomor S-080-BS LPS/2025 tanggal 17 Oktober 2025