Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mengatakan pihaknya mendukung pembentukan Pansus untuk mengusut kasus TPPU sebesar Rp 349 triliun di Kementerian Keuangan.

Anggota Komisi III DPR RI Trimedya Panjaitan menyatakan setuju terhadap perlu adanya UU Perampasan Aset untuk menangani kejahatan keuangan seperti korupsi dan TPPU dengan lebih lancar.

Mahfud MD dicecar oleh para Anggota Komisi III DPR yang mempermasalahkan perbedaan data antara dirinya dan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Anggota Komisi III DPR RI Santoso mengusulkan hak angket sebagai penyelesaian terkait laporan transaksi mencurigakan senilai Rp349 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Penggeledahan itu terkait dengan kasus dugaan korupsi penerimaan sesuatu oleh pemeriksa pajak pada Ditjen Pajak Kementerian Keuangan tahun 2011-2023

Sejumlah Anggota DPR RI di Komisi III DPR memprotes Menteri Keuangan Sri Mulyani tidak hadir dalam rapat yang membahas polemik transaksi janggal Rp349 triliun di Kementerian Keuangan.

Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mempertanyakan perbedaan data yang diberikan Menko Polkuham Mahfud MD dengan data yang diberikan Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait dugaan adanya TPPU senilai Rp349 triliun.

Pertentangan secara terbuka dan dalam kebingungan purna terjadi empat sudut, yakni antara PPATK, Menko Polkam, Kementerian Keuangan, dan DPR merusak diri sendiri, menciderai tatanan kelembagaan, dan mengacaukan suasana psikologis masyarakat yang semakin buruk.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mengatakan pihaknya akan menggelar rapat dengan menghadirkan Menkopolhukam Mahfud MD, Menkeu Sri Mulyani, dan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana.

Jaga Daya Beli Masyarakat, Pemerintah Gelontorkan Bantuan Beras