Komisi VII DPR RI mendesak Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan dan Direksi PLN untuk menjelaskan perubahan alokasi daya listrik atau kelas golongan pelanggan listrik, agar tidak membingungkan masyarakat.

Rencana pemerintah untuk menaikkan tarif listrik dari 900 VA-2300 VA menjadi 4400 VA dinilai telah meresahkan masyarakat. Untuk itu, pemerintah diminta untuk membatalkan rencana tersebut.

Sejumlah desa di Provinsi Maluku masih banyak yang belum teraliri listrik. Berdasarkan data PLN terdapat 400 desa yang belum teraliri listrik dari 1200 desa yang ada.

Hingga saat ini kendala motor listrik masih seputar infrastruktur pengisian listrik, serta harga baterai yang sulit dijangkau

JMAK menduga korupsi itu terjadi sejak adanya kontrak proyek PLTD (Pembangkit Listrik Tenaga Diesel) menggunakan 5 kapal pembangkit listrik terapung milik perusahaan asal Turki.

Meski tanpa dihadiri pihak PT. PLN Persero, Pimpinan dan Anggota Komisi VII DPR sepakat untuk tetap menjalankan agenda rapat yang telah dijadwalkan. Mengingat agenda pembahasan rapat yang sangat penting.

JMAK menduga korupsi itu terjadi sejak adanya kontrak proyek PLTD

Sistem pembelian bermasalah yaitu take-or-pay dimana PLN harus membayar listrik yang dihasilkan oleh penyedia listrik swasta.

Eni menyampaikan listrik menjadi aspek utama dalam menunjang produktivitas masyarakat.

Keuntungan perusahaan pelat merah tersebut mengalami penurunan drastis 70,8 persen