Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), mengawasi penggunaan anggaran kurikulum prototipe.

Program Guru Penggerak Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dinilai berdampak baik bagi para guru. Hal ini tercermin dari hasil survei Indikator Politik Indonesia pada akhir 2021 kepada 983 responden yang menyambut Program Guru Penggerak (PGP) dengan positif.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih mendesak penyelesaian bagi guru honorer sejak era PP 48/2005 hingga sekarang yang masih berlarut-larut.

Tak dapat dipungkiri bahwa perguruan tinggi unggulan dapat menghasilkan lulusan yang berkualitas. Selain akreditasi, fasilitas, berbagai inovasi dan prestasi, keberadaan guru besar juga menjadi faktor tingginya kualitas sebuah perguruan tinggi.

Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan (Ditjen GTK), Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek) telah rampung melaksanakan program Pendidikan Guru Penggerak (PGP) Angkatan 2 pada 18 Desember 2021 lalu.

Begitu tiba di lokasi, Puan mendapat sambutan hangat dari para siswa peserta vaksinasi dan guru, termasuk sang Kepala Sekolah, Drs Slamet Marjuki. Pelaksanaan vaksinasi di SDN 1 Sawahan diikuti oleh 259 orang mulai dari siswa kelas I hingga kelas VI bekerja sama dengan Puskemas Kecamatan dan Kepolisian.

Miris sekali, ribuan guru honorer masih terkatung-katung nasibnya. Tahun berganti tahun, namun kesejahteraan dan kepastian status ketenagakerjaan mereka masih terabaikan. Sementara Pemerintah malah sibuk mengedepankan nafsu memindahkan ibukota sesegera mungkin. Sangat memprihatinkan.

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo meminta agar pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) 100 persen di sekolah diawasi dengan ketat. 

Dengan kurikulum prototipe, dimungkinkan ruang improvisasi guru diperlebar sehingga guru dapat mengakselerasi dan mencari model terbaik dalam pembelajaran.

Masa depan bangsa ditentukan orang tua dan para guru