Di era digital dan kebijakan berbasis data, peran BPS menjadi sangat krusial. Karenanya, pembenahan internal dan investasi pada kualitas data menjadi kebutuhan mendesak untuk mendukung pengambilan kebijakan di bidang pendidikan, olahraga, sains, dan teknologi.

Praktik seperti ini juga ditemukan pada pokir tahun 2024, di mana pokir resmi Isvie hanya tercatat Rp 14 miliar dalam MCP KPK.

Saat ini Tim Teknis  Timus Timsin yang terdiri dari Staf Sekretariat dan Tenaga Ahli Komisi III, Staf Badan Keahlian DPR, dan Tim Teknis Pemerintah sedang melakukan peralihan redaksi pasal-pasal yang sudah disepakati dalam pembahasan Daftar Inventaris Masalah (DIM).

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin mengapresiasi capaian diplomatic Presiden Prabowo Subianto dalam menyepakati perjanjian dagang bebas IEU-CEPA.

Terkait dengan bansos yang paling penting adalah bagaimana validasi, verifikasi dan hal-hal yang terkait dengan data itu harus betul-betul didata dulu.

Proses fit and proper dubes sudah selesai di Komisi I, dan DPR sudah bersurat kembali kepada pemerintah atau kepada presiden.

Terkait Sekolah Rakyat, tentu saja sangat inovatif. Harapan dari DPR kami akan mengawasi bahwa jangan sampai ada rakyat di Indonesia yang terlantar, tidak mendapatkan pendidikan baik.

Kami akan meminta kepada Kementerian Kebudayaan atau Menteri Kebudayaan melalui komisi X untuk menerangkan dan menjelaskan, apa dasar dan argumentasinya terkait dengan hal tersebut.

Ya terus mendorong untuk proses penyelidikan dan penyidikan untuk ditindaklanjuti.

Terkait dengan KUHAP, DPR tentu saja sampai saat ini masih melakukan proses pembahasan. Dan kami melakukan pembahasan tersebut secara terbuka, mengundang pihak-pihak yang memang kami harus lakukan bersama-sama untuk bisa melakukan pembahasan tersebut.