Anggota Komisi II DPR RI Ujang Bey menyampaikan pandangannya terkait permasalahan sertifikat tanah yang tengah menjadi sorotan publik.

Publik jadi bertanya-tanya, ada apa dengan model penegakan hukum seperti ini. Terkesan ditutup-tutupi dan tidak transparan. Ini berbahaya. Harus ada kontrol publik.

Karena itu perlu memang diatur secara komprehensif dalam rumusan KUHAP bagaimana pengawasan hakim ini, memang di satu sisi kekuasaan kehakiman ini independen, mandiri, dan betul-betul tidak bisa kita kontrol secara langsung kecuali perilakunya.

Menjanjikan layanan penuh one stop service bagi para pengusaha, pelatih profesional, hingga konsumen jasa kebugaran.

Penegakan hukum terhadap kasus pagar laut di perairan Tangerang, Banten, harus dipastikan berbasis fakta bukan asumsi ceroboh dari segelintir pihak.

Perseteruan Hukum Blake Lively dan Justin Baldoni, Ini Kata Pengacara Johnny Depp 

Legalitas ini merupakan upaya memperkuat peran dan keberadaan organisasi yang menaungi para wartawan hukum di Indonesia.

Ketua Badan Pengkajian MPR : Pembahasan Substansi dan Bentuk Hukum PPHN Harus Tuntas Pada Agustus 2025

Sekretaris Jenderal DPR RI, Indra Iskandar, menegaskan pentingnya deregulasi dalam pembentukan produk hukum di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR.

Deportasi Migran, Trump Berencana Terapkan Hukum Masa Perang Abad ke-18