Bukan menjadi rahasia umum kalau masih banyak oknum termasuk pejabat BPN yang diduga sering ”bermain” dengan para mafia pertanahan.

Konflik pertanahan merupakan masalah klasik di semua daerah seluruh Indonesia

Pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) telah menargetkan 7 juta bidang tanah agar dapat didaftarkan pada tahun ini.

Komisi II DPR menyetujui pagu anggaran Kementerian Agraria dan Tata  Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sebesar Rp 8,933 triliun.

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menyoroti kinerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Ketua DPR RI Puan Maharani meminta masyarakat bersabar terhadap beberapa pasal dalam RUU Pertanahan yang dianggap kontroversial, karena bertentangan dengan keterbukaan informasi publik (KIP).

Gus Menteri mengingatkan untuk lebih Hati-hati jalankan semua kebijakan transmigrasi ini karena persoalan pertanahan berkaitan dengan berbagai aspek sosial, ekonomi hingga hukum

Syahrul mengklaim, data pangan yang disepakati Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Kementerian Perdagangan (Kemendag), Badan Pusat Statistik (PBS) dan Badan Informasi Geospasial (BIG) sudah selesai sejak 1 Januari.

Komite I DPD RI menggelar rapat kerja dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Republik Indonesia membahas tentang sengketa tanah di daerah, di Ruang Rapat Komite I Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Rabu (20/11).

Ada 11 RUU yang diputuskan untuk di carry over oleh DPR periode lalu. adapun RUU tersebut yakni RUU KUHP, RUU Pertanahan, RUU tentang Koperasi, RUU Daerah Kepulauan.