Menurut Kepala DPP Bidang Pembinaan Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan Partai Demokrat, Herman Khaeron, ada intensi politik dari aksi blusukan yang dilakukan Risma tersebut.

Kalangan dewan angkat bicara soal polemik munculnya tunawisma di kawasan elit Sudirman-Thamrin usai ditemukan Menteri Sosial Tri Rismahaini (Risma).

Menurut Hidayat, akan lebih produktif bila blusukan yang dikerjakan Risma adalah untuk memenuhi skala prioritas, dan tetap berkoordinasi dengan dinas sosial kabupaten kota.

Wakil Ketua Umum DPN Partai Gelora, Fahri Hamzah angkat bicara soal langkah blusukan yang dilakukan Menteri Sosial Tri Rismaharini atau Risma belakangan ini.

Sudah menjadi jiwa dan karakter Ibu Risma yang suka turun ke bawah.

Sikap Risma yang mewacanakan untuk merangkap jabatan, tidak sesuai dengan Konstitusi serta UU, Etika Kehidupan Berbangsa, Undang-Undang Pemerintahan Daerah dan Kementerian Negara.

Menurut anggota Komisi IX DPR RI Lucy Kurniasari, Risma harus bisa mengurangi kebiasaan pemarah. Hal itu penting agar dia sukses memimpin Kemensos yang baru saja diterpa korupsi bantuan sosial (Bansos).

Presiden Jokowi menunjuk Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini atau Risma sebagai Menteri Sosial (Mensos) menggantikan posisi Juliari Batubara yang terjerat kasus dugaan korupsi Bansos Covid-19.

Semua yang sudah menjadi visi misi sejak Surabaya dipimpin Pak Bambang DH lalu Bu Risma.

Dan saya lihat progresnya sudah bagus, apalagi Bu Risma turun langsung untuk mengawasi proses pembangunan.