Pemerintah harus mengatur belanja negara agar terlaksana dengan terarah dan bukan semata-mata melaksanakan program rutinitas dari tahun ke tahun.

Pemerintah lewat Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan secara resmi Laporan Kuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2018 di hadapan Rapat Paripurna DPR RI.

Rapat Paripurna DPR RI menyetujui RUU Keamanan dan Ketahanan Siber menjadi usul inisitif DPR RI. Persetujuan tersebut dilakukan melalui rapat Paripurna DPR yang dipimpin Wakil Ketua DPR, Utut Adianto.

Upaya menanggulangi adanya pelaku kejahatan yang meloloskan diri dari penyidikan, penuntutan, dan pelaksanaan pidana serta memberantas tindak pidana, terutama yang bersifat transnasional, diperlukan kerja sama antar negara yang efektif baik bersifat bilateral maupun multilateral.

Menteri Keuangan Sri Mulyani beberapa waktu lalu pada Rapat Paripurna di Gedung DPR menyampaikan bahwa terjadi pemotongan anggaran pembangunan DPR dari Rp7,7 triliun menjadi Rp5,7 triliun rupiah.

Dalam Plenary Session (sesi paripurna) G20 AMM tersebut, Amran menyampaikan beberapa intervensi Indonesia yang mengusung kepentingan Indonesia.

Melantik presiden dan wakil presiden berdasarkan hasil pemi-lihan umum, dalam sidang paripurna MPR

Ketua DPR memastikan revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, yang diubah penamaannya menjadi Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh (PIHU), akan dibawa ke rapat paripurna DPR.

Hal ini disampaikan oleh Menteri PPPA, Yohana Yembise di  hadapan Presiden RI, Joko Widodo, Wakil Presiden, Jusuf Kalla dan seluruh pimpinan Kementerian/Lembaga, saat menghadiri Sidang Kabinet Paripurna “Program dan Kegiatan Tahun 2019” di Istana Presiden.

Sidang paripurna DPR melantik satu anggota pergantian antar waktu (PAW) dari Fraksi Partai Golkar. Dimana, mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih digantikan oleh Eddy Kuntadi.