Bagi Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI), Sultan B Najamudin, pemerintah RI harus selalu memantau segala perkembangan eskalasi politik yang terjadi di Afganistan.

Dewan Pengawas ini diketuai oleh Dr. dr. Supriyantoro, Sp.P dengan anggota Sugianto, SKM, M.Sc.PH  dan Endah Martiningrum.

Kalangan dewan mengingatkan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono untuk segera merealisasikan program-program afirmatif yang berpihak pada kesejahteraan nelayan di berbagai daerah di Indonesia. 

Kalangan dewan meminta Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono untuk mencopot oknum sekolah kedinasan yang diduga melakukan pungutan liar (pungli) di Kupang, Nusa Tenggara Timur.

Kalangan dewan mengimbau Pemerintah Indonesia agar tidak terburu-buru dan gegabah untuk mengakui pergantian kekuasaan yang sekarang terjadi di Afghanistan, usai Taliban menguasai ibu kotanya, Kabul. 

Kalangan dewan meminta pemerintah mempertimbangkan kembali dengan matang terkait rencana melakukan uji coba kerja di kantor (work from office atau WFO) di sektor industri yang esensial.

Kalangan dewan meminta rencana amendemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 tidak dilakukan dengan terburu-buru. 

Komisi II DPR RI bersama Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) telah membuat tim kerja yang membahas Pemilu Legislatif dan Presiden jatuh pada tanggal 21 Februari 2024 dan Pilkada serentak pada 27 November 2024, itu artinya kembali kepada UU eksisting.

Kalangan dewan acungi jempol langkah pemerintah Indonesia yang telah mengevakuasi 26 WNI  beserta 7 WNA dari Kabul, Afghanistan. Mereka sudah sampai di Tanah Air pada Sabtu (21/8) dini hari. 

Anggota Dewan Keamanan PBB prihatin atas ekspansi yang mengkhawatirkan dari kelomok Daesh/ISIS di banyak wilayah, termasuk Afrika.