Pandemi Covid-19 masih akan berlanjut di tahun 2021. Keberhasilan program vaksinasi akan sangat menentukan arah perekonomian Indonesia dalam waktu satu tahun mendatang. 

Pemerintah harus mengkaji dan mengevaluasi rencana untuk tidak lagi membuka formasi  Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada tahun 2021. 

Segenap Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI untuk turut aktif serta dalam publikasi citra positif tentang kinerja DPR RI. 

Setidaknya terdapat dua kebijakan utama yang akan berpengaruh pada pemulihan ekonomi, yakni vaksin dan efektivitas kebijakan ekonomi pemerintah. 

Langkah pemerintah untuk melakukan vaksinasi perdana pada 13 Januari ini perlu diapresiasi. Apalagi, vaksinasi perdana itu dilakukan kepada Presiden RI Joko Widodo (Jokowi). 

Kalangan dewan meminta pemerintah mencabut keputusan penerimaan tenaga pengajar dan guru melalui formasi CPNS dialihkan ke pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) mulai tahun 2021. 

Anggota DPD RI dr.  Jihan Nurlela meminta kepada warga Lampung untuk tetap menjaga imun dan tidak takut divaksin Covid-19.

Kalangan dewan ikut menyoroti kenaikan harga komoditas pangan seperti kedelai, cabai, telur ayam, hingga daging sapi yang terjadi belakangan ini. 

Kalangan dewan meminta pemerintah mematuhi prosedur uji vaksin sebelum mendistribuskan vaksin Covid-19 buatan China, Sinovac, ke sejumlah daerah. 

Menurut Ketua DPD RI,  LaNyalla Mattalitti, penemuan drone tersebut harus dijadikan pemerintah untuk mewaspadai aktivitas mata-mata atau spionase dari negara lain.