Ketua KPK, Firli Bahuri menilai perlu koordinasi pada seluruh kementerian dalam rangka pencegahan korupsi dalam pembangunan IKN.

Pemerintah semestinya memperhatikan betul pandangan dari para ahli geologi tersebut. Soal pemindahan IKN baru ini jangan dilakukan secara grasa-grusu apalagi di tengah pandemi Covid-19, dimana varian Omicron tengah mendaki puncak.

Bencana banjir bandang yang memicu tanah longsor di ibu kota Ekuador telah menewaskan sedikitnya 11 orang. Demikian keterangan pemerintah di Quito pada Selasa (1/2).

Tentunya kita ingin tahu secara langsung kondisi di lapangan terkait dengan penjadwalan yang ada, apakah di dalam pelaksanaannya masih ada kendala atau tidak.

Perpindahan IKN ini secara hukum harus ditunda pelaksanaannya hingga masalah ini benar-benar jelas. Masak Ibu Kota Negara dibangun di lahan milik orang.

Posisi ibu kota negara yang sangat sentral ini memungkinkan semua media komunikasi mulai dari frekuensi rendah sampai tertinggi dapat mengendalikan Alutsista di darat, laut dan udara dengan mudah.

Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar sore ini mengantar Draf UU Ibu Kota Negara (IKN) ke Sekretariat Negara (Setneg). Nantinya, UU tersebut rencananya akan diterima oleh Mensesneg Pratikno.

Presiden Joko Widodo menargetkan pada tahun 2024, Istana Negara bersama 4 kementerian yakni Kementerian Sekretaris Negara, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Pertahanan bisa pindah ke IKN.

Menurut Lestari, permasalahan yang timbul berkaitan dengan adat dan budaya, socio culture itu mudah diledakkan dengan berbagai alasan.

keterlibatan ini sesuai dengan kewenangan KPK untuk mencegah terjadinya korupsi dalam proses pembanguan IKN Nusantara.