Sekarang di Wonogiri kantor DPC PDI Perjuangan bisa sebagus ini bisa seluas ini. kita jadi bangga, inilah kantor PDI Perjuangan, inilah kantor partai politik yang sudah dua kali berturut-turut menang Pemilu dan Insya Allah sebentar lagi akan menang hattrick hattrick hattrick di Pemilu 2024.

Pada prinsipnya Gerindra tetap menghormati langkah politik masing-masing partai politik di Indonesia. Langkah PKB juga kami hormati.

Dengan dinamika yang terjadi serta keputusan yang telah diambil oleh PKB yaitu menerima kerjasama politik dengan Partai NasDem, sehingga otomatis menyebabkan kerjasama politik Gerindra dan PKB berakhir atau KKIR menjadi bubar dengan sendirinya.

Apa yang menjadi masukkan dari anggota Panja merupakan catatan penting untuk menyempurnakan dan memberi kemanfaatan bagi masyarkat. Untuk itu, jangan sampai pemikiran, ide yang kita (Panja) yang kami sampaikan ini tidak ada manfaatnya di tingkat komisi karena ada keputusan kompromis, politik atau komitmen lain.

Penurunan terjadi di 20 indikator dari tiga lingkungan yakni lingkungan Fisik Politik, Ekonomi dan Hukum.

Kemarin 30 Agustus 2023, kami mendapatkan informasi dari Sudirman Said mewakili capres Anies Baswedan bahwa Anies telah menyetujui kerja sama politik Partai NasDem dan PKB untuk mengusung pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.

Soal nama KIM atau Koalisi Indonesia Maju, saya kira sudah tepat memilih nama koalisi ini. Identifikasi koalisi dengan pemerintahan Presiden Jokowi merupakan langkah politik yang tepat untuk menegaskan bahwa koalisi ini merupakan penerus atau pelanjut kepemimpinan Presiden Jokowi.

Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan DPR RI telah melakukan pengawasan terhadap berbagai kebijakan dan program pemerintah dalam melaksanakan UU yang berkaitan dengan pemenuhan hak-hak politik, sosial, ekonomi, budaya, spiritual, dan ketertiban umum di masyarakat.

Kita berharap dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi, Pak Prabowo akan berkumpul dengan ketua-ketua umum partai politik koalisi, dan kemudian akan membahas itu (cawapres).

KPK akan tetap memproses hukum para pihak yang diduga melakukan korupsi, meski terlibat kontestasi Pemilu 2024.