Ramai di media sosial pembicaraan seputar penggunaan stop kontak di kereta api untuk keperluan menanak nasi, dan kipas angin portable.

Informasi terus mengalir deras di tengah kemajuan dunia digital. Pers Nasional harus semakin menguatkan posisinya sebagai media informasi, pendidikan, dan kontrol sosial sehingga publik tidak terjebak pada berita-berita yang menyesatkan.

Rekomendasi tersebut diberikan untuk menutup celah korupsi agar bantuan sosial tersebut tidak menjadi salah satu bentuk politik uang

Video `Intim` Bocor ke Media Sosial, Drake Tetap Cuek dan Terus Posting Foto ke Instagram

Tiga hari pasca debat terakhir Pilpres 2024, terjadi pergeseran perhatian publik yang terekam oleh Evello di tiga kanal media sosial besar tanah air

Bantuan Sosial atau bansos adalah alat negara. Kebijakan dan penganggarannya diputuskan bersama di DPR dan pemerintah yang mewakili seluruh kekuatan politik. Sesungguhnya tidak ada satu pihak pun yang berhak mengklaim bahwa program bansos prakarsa atau keberhasilan kelompok tertentu.

Terus terang saja, melonjaknya anggaran bansos Rp496,8 triliun sungguh mengkhawatirkan dari sisi penyalahgunaan. Pada saat Covid-19 saja, di tahun 2020 anggaran perlindungan sosial ‘hanya’ Rp234,33 triliun dan realisasinya Rp216,59 triliun.

Penerima bansos bukanlah objek politik yang dapat dieksploitasi atau ditakut-takutin karena perbedaan pemilihan politik. Fenomena ini adalah tantangan nyata yang harus diatasi demi melindungi hak-hak dasar warga negara.

Pemerhati Sosial Politik, Surya Fermana menilai ancaman perpecahan di tengah-tengah masyarakat pada Pemilu 2024 sangat terbuka. 

Manuver Presiden Jokowi dengan menggunakan kekuasaan dan menggelontorkan bantuan sosial (Bansos) secara masif dinilai sebagai bentuk kepanikan jelang pemilihan presiden (Pilpres 2024).