Anggota legislatif yang dipilih langsung oleh rakyat, tetap akan menjalankan tugas dan fungsinya sesuai yang diamanahkan aturan perundangan.

Jokowi juga memberikan tenggat sebulan kepada para pembantunya untuk mengumpulkan aturan-aturan kementerian serta pemerintah daerah yang menghambat pelayanan masyarakat dan investasi.

Pemerintah akan merancang Undang-Undang yang bersifat sebagai omnibus law demi mengatasi tumpang tindih aturan dan hambatan dalam investasi.

Aturan yang diteken oleh Mendikbud era 2016-2019 Muhadjir Effendy pada 18 Oktober 2019 lalu itu, menginstruksikan supaya gambar resmi presiden dan wakil presiden dipasang sejajar dan leih rendah dari lambang negara, Garuda Pancasila.

BK DPD RI dalam melaksanakan tugasnya akan terus mengupayakan agar semua anggota DPD RI mengembangkan tata beracara, taat aturan sebagai pedoman dalam berperilaku agar memberikan hasil terbaik dalam menjalankan amanah masyarakat dan daerah.

Dalam rangka membangun masyarakat yang berbudaya dan cerdas hukum, penting untuk mendorong masyarakat untuk memahami aturan serta melaksanakan aturan tersebut dengan tertib dan disiplin.

Penerbitan peraturan Kepmenaker nomor 291 tahun 2018 disinyalir amis monopoli dan rasuah. Diduga aroma rasuah tercium lantaran Kepmen itu diberlakukan tanpa adanya PP sebagai aturan turunan dari UU No. 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran.

Penyusunan tata tertib (Tatib) DPD RI bertujuan untuk menyempurnakan aturan internal dan menciptakan parlemen yang bersih.

RUU SBPB menjadi kontroversi karena aturan ini seolah-olah membatasi petani kecil untuk mengedarkan atau memperjual belikan bibit yang dihasilkannya hanya dalam lingkup kabupaten/kota.

Pengumuman dugaan pelanggaran kode etik terhadap Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Capim KPK) Irjen Firli Bahuri dinilai ilegal alias melanggar aturan.