Pemerintah tidak bisa serta-merta menaikan harga BBM, LPG dan listrik subsidi karena dapat dipastikan akan mengakibatkan inflasi yang tinggi. Apalagi sebentar lagi Indonesia akan memasuki tahun politik. Sehingga Pemerintah sebaiknya jangan membuat kebijakan yang dapat menimbulkan kegaduhan baru.

Pemulihan ekonomi nasional memerlukan komitmen dari semua stakeholder untuk mendukung inovasi kebijakan yang dibuat pemerintah dalam rangka meningkatkan supply dan demand perumahan di Indonesia.

Pemerintah Indonesia perlu mencontoh kebijakan Pemerintah Malaysia yang mampu memberikan subsidi minyak goreng, sehingga meringankan beban ekonomi masyarakatnya.

Pemerintah harus mengambil kebijakan secara prudent, jangan gegabah, apalagi condong pada pengusaha migor, ketimbang masyarakat umum.

Kebijakan pemerintah hapus tarif pungutan ekspor sawit dinilai masih setengah hati.

Kalangan dewan menilai kebijakan Kementerian Keuangan menghapus pungutan ekspor yang berlaku hingga 31 Agustus 2022 mendatang belum bisa memberikan dampak signifikan pada petani sawit.

Anggota Komisi I DPR RI Dave Akbarshah Fikarno Laksono meminta pemerintah bersikap bijak dalam menerapkan kebijakan pendaftaran penyelenggara sistem elektronik (PSE) lingkup privat agar tidak merugikan semua pihak, terutama masyarakat.

SDGs Desa menjadi arah kebijakan pembangunan desa sampai 2030.

Kebijakan Pemerintah Indonesia yang menghentikan pengiriman Pekerja Migran Indonesia ke Malaysia karena menilai bahwa Pemerintah Malaysia tidak menjalankan MoU yang sudah ditandatangani bersama.

Permusyawaratan, yang dipraktekkan untuk merencanakan dan menentukan program dan kebijakan pembangunan adalah ciri adanya praktek Demokrasi Pancasila.