Konsumsi rumah tangga tetap terjaga berkat berbagai insentif dari APBN serta harga pangan yang terjangkau

Anggota DPRD Jawa Timur (Jatim) Multazamudz Dzikri mengungkapkan bahwa Provinsi Jatim kalah dengan empat provinsi lainnya soal ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pendapatan negara naik hingga Rp200 triliun dari sebelumnya Rp316,9 triliun di bulan Februari 2025 berkat salah satunya penerimaan pajak

Begitu APBN ditransfer ke APBD masing-masing maka kemudian ruang pengawasan tidak dilakukan.

Penerimaan perpajakan hingga akhir maret mencapai 16,1 persen dari target APBN, jauh lebih rendah dibandingkan tahun 2024 yang melampaui 20 persen, atau 2023 sebesar 24,96 persen, tentu tidak bisa terlepas dari pengaruh ekonomi global, tarif dan efektifitas Coretax.

Realisasi defisit APBN per Maret 2025 setara 0,43 persen PDB, masih jauh dari desain yang ditargetkan sebesar 2,53 persen PDB atau Rp616,2 triliun

Sejak awal Kementerian Keuangan harus mencegah pelebaran defisit APBN 2025 dari target, menyusul tren penurunan penerimaah pajak, dan belanja yang tinggi, sehingga tidak menambah beban APBN ke depan.

Pendapatan negara terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp 240,4 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 76,4 triliun

Defisit ini terjadi karena pendapatan negara yang mencapai Rp316,9 triliun dan belanja negara sebesar Rp348,1 triliun