Pertamina harus membuat perhitungan yang cermat agar kebutuhan BBM dan gas masyarakat selama libur Nataru terpenuhi. Apalagi sebelumnya Pemerintah menyetujui penambahan kuota BBM jenis solar sebesar 1,2 kilo liter dan LPG 3kg sebesar 190.000 Metrik Ton (MT).

Pemerintah diminta untuk memaksimalkan peran SKK Migas, Pertamina dan perusahaan-perusahaan negara lainnya untuk mengelola ladang tersebut. Prioritas ini perlu dilakukan agar setiap gas yang dihasilkan dapat memberi manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat.

Nyatanya program jargas mandeg. Impor LPG tetap tinggi. Jangan-jangan ini permainan mafia impor.

Soal LPG 3 Kg, Syarief Hasan : Permudah Akses, Jangan Mempersulit

YLKI Minta Pemerintah Ubah Distribusi Gas LPG Subsidi

Sekarang ini, pengaturan dan pengawasan hilir BBM dan gas alam dalam pipa diserahkan kepada badan khusus, yakni BPH Migas. Sementara lembaga  pengaturan dan pengawasan gas LPG tidak ditetapkan secara khusus. Akibatnya, ya terjadi seperti sekarang ini.

Pertamina saat ini menjual LPG 3kg merek Bright seharga Rp56.000 terbatas di Jakarta dan Surabaya, jauh kebih mahal dari gas melon 3 kilogram bersubsidi yang sekitar Rp20.000. Produksi gas pink 3kg ini rawan penyimpangan.

Menurut Nicke, kuota LPG yang ditetapkan pemerintah pada 2023 sama dengan tahun sebelumnya

Penentuan harga LPG Non-Subsidi menjadi kewenangan badan usaha dengan mengacu tren dan mekanisme harga Contract Price Aramco

Daripada sibuk pikirkan renovasi JIS untuk persiapan Piala Dunia U-17 lebih baik pikirkan cara menurunkan harga gas LPG 3 kg karena harga acuan penjualan LPG yaitu CP Aramco terus turun.