(Pemerintah) belum maksimal menangani anti doping ini. Kita bisa lihat secara kronologis. Misalnya kelembagaan. Kepengurusannya LADI sudah terjadi 3 tahun. Itu yang menjadi catatan kita. Indonesia belum menjadikan isu anti doping ini sebagai konsen.

Poinnya LADI ada indikasi meremehkan. Saya dapat informasi formal notice itu tanggal 25 September, silakan dicek, jadi ada keterlambatan respon.

Syaiful menuturkan, berdasarkan data indeks literasi Alibaca yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemdikburistek) pada 2019 lalu, indeks literasi provinsi NTT hanya mencapai 29,83 persen yang termasuk dalam kategori rendah.

Sanksi resmi WADA membuat semua rencana event internasional di Indonesia terancam gagal

Syaiful Huda berharap, Kemenpora dan stake holder Indonesia melakukan lobby langsung ke WADA maupun International Olimpyc Committee (IOC) untuk menuntaskan persoalan ini. Momentum ini, kata dia, juga harus dimanfaatkan untuk membenahi Lembaga Antidoping Indonesia.

Guru honorer kita yang mencapai setengah juta ini menunggu perbaikan dan revisi hasil seleksi pertama PPPK guru. Kita minta dipertimbangkan pengumuman hasil seleksi tahap I PPPK ini untuk ditunda, tidak diumumkan pada tanggal 24 September yang akan datang.

PTM terbatas merupakan solusi terbaik untuk mengatasi permasalahan pendidikan saat ini. Hanya bagaimana nanti di lapangan agar tidak terjadi efek apapun.

Pemerintah harus memperketat pengajuan naturalisasi atlet luar negeri untuk menjadi warga negara Indonesia (WNI).

Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda mengusulkan ada langkah darurat untuk memastikan ketersediaan nakes dalam menghadapi gelombang kedua Covid-19 di Tanah Air.

Komisi X DPR RI mengkritisi rencana pemerintah yang akan mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) kepada jasa pendidikan seperti sekolah.