KPK dinilai telah merusak sistem pemberantasan korupsi. Hal itu terkait pengalihan penahanan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas secara diam-diam.

Negara dianggap ganjil dalam menjalankan roda pemerintahan. Pemerintah disebut sibuk mengerjakan hal yang tidak perlu, namun melupakan mengurus rakyatnya.

Itu yang patut dievaluasi juga oleh putusan MK tersebut. Kalau dari sisi waktu, undang-undang itu pun perlu direvisi karena sudah terlalu lama.

Bantahan itu disampaikan Gus Alex saat hendak digiring oleh petugas KPK ke mobil tahanan.

KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap Staf Khusus mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas bernama Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex pada Selasa, 17 Maret 2026

KPK menangkap Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman dan 26 orang lainnya dalam operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Jawa Tengah pada Jumat, 13 Maret 2026

KPK) menyita aset lebih dari Rp100 miliar terkait kasus dugaan korupsi kuota haji pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023-2024 yang merugikan negara Rp622 M

Undang-Undang ini bersifat ringkas, hanya mengatur mengenai hal-hal pokok, sedangkan detailnya kemudian diserahkan kepada para pihak dalam forum.

Yaqut sempat dikabarkan akan absen dari panggilan KPK dan meminta penjadwalan ulang. Namun, ia secara tiba-tiba menampakkan mendatangi Gedung Merah Putih KPK.