Ganjar Pranowo  berbicara mengenai pandangannya terkait pengembangan industri kreatif yang ada di Indonesia agar bisa menjadi sebuah ladang pekerjaan bagi masyarakat.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni memperingatkan para aparat aktif, khususnya bagi jajaran Polri, agar tidak bersinggungan dengan aktivitas politik secara personal.

Saiful Mujani Research And Consulting (SMRC)  melakukan survei nasional secara tatap muka persis setelah deklarasi Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.

Soal penyederhanaan perizinan ini akan menjadi insentif yang besar bagi para investor hulu migas, selain insentif fiskal yang mereka terima selama ini. Apalagi terkait dengan penyerderhaan perizinan penggunaan lahan. Ini akan sangat membantu sekali bagi investor.

China Terpecah Soal Ponsel Pintar, Pilih Apple dan Huawai?

Menteri ESDM jangan berimprovisasi di luar dari kesepakatan raker. Komisi VII  DPR RI dan Menteri ESDM sudah sepakat bahwa Mind ID harus menjadi pemegang saham mayoritas di PT. Vale Indonesia. Tujuannya agar semua operasional perusahaan sesuai dengan arah kebijakan negara.

Menurut dia, pernyataan Bahlil yang mengatakan penyebab utama tingginya polusi udara adalah asap dari PLTU menyesatkan dan bisa merugikan publik. Terlebih berdasarkan hasil kajian Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)  diketahui bahwa 75 persen sebaran PM 2,5, zat paling berbahaya, berasal dari kendaraan bermotor. Sementara PLTU cuma berkontribusi sebesar 25 persen.

Mengingat kita tak memiliki kemewahan elektabilitas yang jauh lebih tinggi dibanding kompetitor serta kemewahan lainnya berupa  endorsement penguasa maka persoalan waktu (deklarasi cawaprea) menjadi krusial.

Sekarang ini, pengaturan dan pengawasan hilir BBM dan gas alam dalam pipa diserahkan kepada badan khusus, yakni BPH Migas. Sementara lembaga  pengaturan dan pengawasan gas LPG tidak ditetapkan secara khusus. Akibatnya, ya terjadi seperti sekarang ini.

Kasus ini jangan dibiarkan berlarut-larut. Karena nilainya triliunan rupiah dan diduga juga melibatkan para petinggi BUMN. Perlu diusut secara tuntas sehingga jelas siapa yang bersalah dan siapa yang bersih.  Yang bersalah dihukum setimpal, sementara yang tidak bersalah dapat dibersihkan nama baiknya.