Kelangkaan persoalan keterbatasan space kapal petikemas ini harus terus dicarikan solusinya karena telah mendorong fluktuasi freight yang sangat ekstrem pada sejumlah rute pengiriman internasional dan  mengakibatkan kenaikan harga logistik. 

Pemerintah dalam menetapkan suatu kebijakan harus akurat jangan sekedar gertak sambal, yang akhirnya mudah di lobby pengusaha. Faktanya baru sepuluh hari sejak ditetapkan pelarangan ekspor batu bara ini, kebijakan tersebut sudah dicabut kembali. Ini kan jadi terkesan kebijakan yang mencla-mencle dan tidak berwibawa.

CV. Surya Mandiri Sejahtera (SMS) menjadi perusahan terbaru melakukan ekspor pala dan cengkeh ke Rusia asal Sulawesi Selatan di tahun ini.

Hari menyebut target rasio keberterimaan ekspor ikan dan hasil perikanan oleh negara tujuan ekspor sebesar 98%.

Jadi kebijakan ini jangan hanya untuk (kebutuhan PLTU) itu, mesti kebijakan untuk nilai tambah yang besar dan kepentingan nasional kita. Hal ini menjadi nilai tambah tersendiri bagi Indonesia.

Jadi harus ada solusi jangka panjang yang membuat semua pihak tidak dirugikan. Jangan seperti pemadam kebakaran. Ada api terus dipadamin. Intinya ada solusi jangka panjang.

Realisasi produksi batubara sampai akhir tahun 2021 sebesar 611,76 juta ton, dimana 304,43 juta ton diantaranya telah diekspor ke berbagai negara.

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menilai, pelarangan ekspor batu bara yang dilakukan pemerintah pada 1-31 Januari 2022 berdampak pada penurunan berkah devisa negara.

Ekspor di sektor pertanian harus berorientasi pada peningkatan kesejahteraan petani. Dengan kata lain, ekspor harus mampu menekan angka kemiskinan di kalangan petani.

Ini merupakan upaya pengalihkan fokus pembangunan struktur ekonomi nasional yang lebih produktif, daripada bergantung pada tingkat konsumsi masyarakat. Saya harus mengatakan ini ide dan polutical will pasca membangun infrastruktur yang sangat brilian.