Pembangunan infrastruktur yang gencar dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) harus diaudit ulang.

Maraknya kecelakaan dalam pembangunan infrastruktur yang belakangan terjadi disebabkan oleh beberapa faktor, dari mulai kecerobohan, kelalaian bahkan sampai aspek pertanggungjawaban.

Pimpinan DPR meminta agar Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pimpinan Basuki Hadimuljono tidak sembrono dalam menjalankan proyek pembangunan infrastruktur.

Maraknya kecelakaan proyek pembangunan infrasturktur di tanah air dinilai sebagai bentuk kecerobohan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pimpinan Basuki Hadimuljono.

Sejumlah pembangunan infrastruktur menuai masalah. Hal itu menjadi peringatan bagi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

pemerintah saat ini masih memprioritaskan pembangunan infrastruktur sebagai antara lain jalan tol, fasilitas kereta api, jembatan dan fasilitas transportasi lain baik udara, darat maupun laut 

Menjaga stabilitas keamanan NKRI adalah modal terbesar dalam rangka mendukung program pembangunan infrastruktur yang kini sedang dihalakkan pemerintahan Presiden Jokowi.

Sebagai penggerak sekaligus pelaku usaha, Arisko mengakui infrastruktur jalan yang buruk dan listrik yang terbatas memberikan hambatan.

Salah satunya karena Pemerintah Daerah menunggu adanya dana hibah, agar dapat mengelola infrastruktur