Kebijakan satu data lahan pertanian merupakan kebijakan kongkrit dalam mengatur tata kelola suatu data, seperti diamanat Peraturan Presiden (Perpres) No. 39 tahun 2019.

Iriana Jokowi menghendaki agar lahan-lahan kosong di sekitar Istana Bogor agar dapat ditanami aneka sayuran dan buah-buahan.

Setiap Kabupaten, Kecamatan, Desa bahkan petani harus memiliki stok pangan atau tempat penyimpanan/ lumbung pangan secara mandiri.

Tugas Kementan ke depan adalah menyeleksi lumbu putih dan kuning yang cocok untuk dataran menengah dan rendah.

Keberanian pemerintah dalam mengintervensi pasar, harus dimulai sejak awal dengan skema kebijakan yang win-win solution kepada para pelaku bisnis perkebunan sawit swasta yang memonopoli hampir 56 persen dari 16,4 juta Hektar lahan sawit Indonesia saat ini. Tentunya dengan pendekatan politik kebijakan yang mengedepankan kepentingan nasional.

Panen tersebut dilakukan di tiga desa dengan total luas lahan 50 hektare dan produksi sekitar 15,5 ton per hektare.

Pernyataan itu menyusul informasi yang diterima KPK adanya pihak yang bagi-bagi lahan kaveling di IKN Nusantara. 

Kementan terus mendorong pertumbuhan usaha pertanian di wilayah perkotaan di tengah keterbatasan lahan perkotaan.

Erfandi melihat tidak ada korelasi yang dapat dibenarkan penangkapan represif dengan pengukuran lahan.