Banyak `anak kolong` yang sukses mengabdikan diri menjadi kader bangsa, baik yang berkarir sebagai masyarakat sipil maupun meneruskan jejak orangtuanya di TNI Polri.

Merujuk standar WHO, kita masih kekurangan sekitar 130.000 dokter.

MPR RI sudah memasuki tahap akhir berupa pembentukan Panitia Ad Hoc untuk menyiapkan rancangan keputusan MPR RI terhadap substansi dan bentuk hukum Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN).

Rendahnya peringkat ketimpangan gender di Indonesia ini berbanding lurus dengan masih rendahnya indeks pemberdayaan perempuan, khususnya di bidang politik yang masih berada di bawah rata-rata global.

Bareskrim Polri menetapkan Bambang Tri Mulyono dan Sugi Nur Rahardja sebagai tersangka ujaran kebencian di kasus ijazah palsu Jokowi

Revisi Undang-Undang Desa harus didasarkan pada semangat peningkatan pemerintahan desa, agar bisa semaksimal mungkin memakmurkan masyarakat desa.

Pertemuan Airlangga Hartarto dan Puan Maharani membawa pesan penting tentang pentingnya partai politik menjaga stabilitas dan kondusifitas bangsa.

Sudah seharusnya dan saatnya kinerja DPD RI diatur dalam UU tersendiri, bukan undang-undang yang bersifat umum sebagaimana yang tertuang dalam UU MD3 itu.

Sebagai instrumen fundamental dan faktor kunci kemajuan bangsa, pendidikan harus mampu melahirkan sumber daya manusia pembangunan yang memiliki karakter dan jati diri.

Pemisahan undang-undang lembaga perwakilan rakyat merupakan amanah dari konstitusi UUD NRI 1945.