Menkeu menambahkan berjanji akan memberikan jaminan pinjaman langsung dari lembaga keuangan internasional

Sepanjang dua tahun pemerintahan Presiden Jokowi dinilai cukup memuaskan dari segala lini, baik tatanan ekonomi, infrastruktur, dan hukum.

Belanja pemerintah pusat dalam RAPBN 2017 mencapai Rp1.310,4 triliun, hampir sama dengan APBNP 2016 sebesar Rp1.306,7 triliun.

Presiden Jokowi dinilai sangat serius untuk membangunan infrastruktur daerah perbatasan, seperti di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Dana desa hanya untuk pembangunan infrastruktur desa, padat karya dan punya efek berkelanjutan bagi ekonomi desa. Kalau jalan desa berstatus jalan kabupaten atau pun provinsi itu tugas daerah.

Untuk mengantisipasi kenaikan kasus Covid-19, Syahril menuturkan Kemenkes sudah menyiapkan infrastruktur, sumber daya manusia (SDM), alat-alat dan obat

Hasrul juga menyampaikan bahwa tidak hanya infrastruktur, kualitas sumber daya wilayah juga menjadi penting. 

PLN miliki utang jangka panjang sebesar Rp 530 triliun dan utang Rp 157,79 triliun untuk membiayai proyek infrastruktur listrik 35.000 MW

120 BUMN direview oleh BPKP dalam menggunakan produk buatan dalam negeri