Presiden Prabowo menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur yang berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi nasional dan lokal, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengusulkan pembentukan Kementerian Haji dan Umroh. Kementerian Haji dan Umroh tersebut pemisahan dari Kementerian Agama (Kemenag).

Panja Pengawasan Penegakan Hukum Barang Impor dan Narkotika yang dibentuk Komisi III DPR ini adalah wujud pelaksanaan fungsi pengawasan DPR untuk melindungi kepentingan dan kebutuhan dalam negeri, industri, dan masyarakat kita.

Kalau yang terkait dengan hukum berarti kita kirimkan ke komisi III dan kalau kemudian kita ingin meminta bahwa ini harus sejalan dengan Panja Judol yang sedang berlangsung di komisi I, tentu juga bisa kita kirimkan seperti itu.

Komisi VI membuka ruang seluas-luasnya kepada seluruh masyarakat kepada para pihak, para pelaku usaha untuk segera bisa melaporkan ke Komisi VI, sehingga kami nanti bisa langsung bertemu dengan teman-teman para pihak yang mungkin punya masalah yang belum bisa diselesaikan.

Kehadiran SGAR di Mempawah sebagai bagian dari program employee volunteering dari Kementerian BUMN ini tidak hanya memberikan kontribusi pada pembangunan ekonomi nasional, tetapi juga membawa dampak positif bagi masyarakat sekitar

Kami berkomitmen untuk membuka ruang dialog yang luas agar peraturan yang dihasilkan tidak hanya memperkuat daya saing industri pariwisata, tetapi juga memastikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat dan lingkungan.

Tolong sampaikan kepada masyarakat, masuk polisi gratis. Kalau masih ada masyarakat yang dibujuk, dirayu masuk polisi bayar, tolong ingatkan kepada masyarakat untuk jangan percaya.

Prabowo itu jelas dan tegas berpihak pada masyarakat. Beliau tidak toleran pada yang mengganggu kegiatan bidang ini.

Kemudian khusus untuk perguruan tinggi, setelah banyak diskusi, kemudian mendengarkan masukan dari berbagai elemen masyarakat termasuk kampus-kampus, kita akhirnya membuat polanya itu adalah bahwa yang diberi secara prioritas itu adalah BUMN, BUMD atau badan swasta.