Jelas, keputusan tersebut sulit untuk diterima dan mengkhianati keadilan hukum di Indonesia.

Apabila ada indikasi beraroma jual beli kuota haji, maka penegak hukum dan KPK harus bergerak cepat dan memproses, agar berefek jera dan tidak bermain-main dalam urusan ibadah termasuk haji.

Kedua saksi merupakan mantan VP Divisi Hukum PT ASDP atas nama Dewi Andriyani dan Lilis Musiani

Kedua saksi merupakan mantan VP Divisi Hukum PT ASDP atas nama Dewi Andriyani dan Lilis Musiani.

Pemilik PT NKLI meminta perlindungan hukum kepada Presiden Joko Widodo, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit

Anggota Komisi II DPR RI Bagus Adhi Mahendra Putra mengimbau kepada masyarakat Indonesia khususnya di Provinsi Bali untuk menghindari pelanggaran hukum dari praktik nominee.

Merasa tidak mendapat keadilan, Tim Kuasa Hukum Denny Andrian Kusdayat Daftarkan Praperadilan 

KPK juga mengajukan banding atas vonis dua mantan anak buah SYL.

Menurutnya, pertambangan ilegal menjadi tanggung jawab pemerintah, dalam hal ini Kementerian ESDM

Kami serahkan kepada Polda Metro Jaya untuk menjalankan tugas sebaik-baiknya. Kami percaya hukum akan ditegakkan dengan benar.