Langkah ini juga menyoroti potensi perubahan dalam kebijakan pengadaan energi Jepang.

Pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk minyak goreng merupakan kebijakan jangka pendek.

Kebijakan ini penting untuk menjaga agar tidak terjadi penyelewengan dalam distribusinya sehingga kebutuhan akan minyak goreng curah untuk masyarakat bisa terpenuhi dengan cepat dan tepat serta harga penjualannya pun sesuai dengan kebijakan HET yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Gagasan untuk menegaskan eksistensi Kemendes PDTT dan Pendamping dalam konteks desa salah satunya adalah perubahan paradigma dalam pendampingan, termasuk arah kebijakan pembangunan desa.

Lebih jauh dia menjelaskan, kebijakan BLT minyak goreng curah selama 3 bulan itu perlu dikawal semua pemangku kepentingan terutama Kementerian Sosial. Harapannya BLT senilai Rp300 ribu yang langsung dibayarkan di depan itu bisa tepat sasaran.

Sejak diluncurkan di tahun 2020, AWR dinilai mampu tampil sebagai salah satu inovasi digital terintegrasi yang telah banyak berperan dalam proses penyusunan kebijakan pangan dan sederet kinerja pertanian hingga saat ini.

Kita masih dalam pemulihan ekonomi. Hal ini setidaknya menjadi salah satu pertimbangan. Makanya setiap kebijakan harus ditimbang dengan matang untung dan ruginya supaya tidak terjadi dampak yang makin meluas.

Soal konsistensi ini penting agar kebijakan Pemerintah mudah dipahami dan mendapat dukungan publik. Contohnya terkait dengan harga Pertamax.

Pemerintah seharusnya fokus mengatasi masalah-masalah bahan pokok dengan kebijakan secara kongkret. Bukan menaikkan harga BBM subsidi untuk menutupi defisit APBN.

Menurut Ahmad Rizal, selain ahistoris terhadap perjalanan pendidikan nasional, kebijakan yang dikeluarkan Mendikbudristek dianggap sudah tidak memiliki keadaban dan melawan pembukaan UUD 1945, menyusul dihapusnya pendidikan formal Madrasah dalam RUU Sisdiknas.