Pemerintah harus memberikan definisi khusus terkait dengan kelompok atau afiliasi KKB yang disebut sebagai organisasi teroris. 

Papua membutuhkan kebijakan ketenagakerjaan khususnya terkait dengan pengaturan rekrutmen tenaga kerja. Kebutuhan kebijakan tersebut sangat mendesak sebagai respon terhadap angka pengangguran yang terus meningkat di bumi Cenderawasih tersebut.

Langkah Kapolri mengeluarkan kebijakan afirmasi tentang penetapan 103 orang Perwira OAP (Orang Asli Papua) mendapatkan apresiasi dari Filep Wamafma.

Langkah Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional menyampaikan Strategi Percepatan Pembangunan di Papua, yang disebut dengan Strategi Quick Wins di 7 wilayah adat Papua dikritik anggota DPD RI, FIlep Wamafma.

Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo diharapkan dapat memberdayakan dan mempromosikan para perwira dari tanah Papua atau Orang Asli Papua (OAP).

Tim Khusus Penuntasan Dugaan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat (Timsus HAM) yang dibentuk Kejaksaan Agung harus memperhatikan semua hasil penyelidikan Komnas HAM terkait kasus dugaan pelanggaran HAM berat yang terjadi di Indonesia.