Polemik transaksi janggal ini harus selesai dengan kepastian hukum karena telah menimbulkan keresahan publik. Dengan dibentuknya Satgas TPPU, saya harapkan kasus ini tidak jalan di tempat dan ada kepastian hukum.

Kemenkeu Tunjuk Sejumlah Platform Jadi Pemungut PPN PMSE

Satgas TPPU ya, untuk kasus pencucian uang, besok akan dirapatkan karena itu adalah hasil RPD dengan Komisi III DPR, harus dibentuk satgas. Besok akan dibentuk satgasnya. Akan ditindaklanjuti sesuai data yang sudah terungkap ke publik dan sudah diserahkan ke DPR.

Perputaran uang kartal itu, di periode lebaran meningkat tajam 10-15 persen

Tidak ada cerita Ditjen Pajak keluar dari Kemenkeu, risikonya akan sangat tinggi

DBH ini menjadi salah satu terobosan dalam UU HKPD yang sudah sangat dinantikan kehadirannya, terutama bagi daerah penghasil komoditas sawit. Maka, kami dari Fraksi Partai Golkar yang turut memperjuangkan DBH Sawit pastinya menyambut baik RPP ini. Karena selama ini, keberadaan perkebunan sawit dirasa masih belum memberikan kesejahteraan bagi daerah penghasilnya.

Tak Ada Perbedaan Data Terkait Transaksi Rp 349 T di Kemenkeu

Begini Proyeksi Penerimaan Bea Keluar Produk Sawit

Menurut Ketua Komisi III DPR Bambang Wuryanto (Bambang Pacul), peran Mahfud penting untuk mengakhiri kisruh tersebut. Terlebih, Mahfud sebagai pihak pertama yang membuka polemik ini.

Komite TPPU akan bentuk satgas supervisi untuk tindak lanjuti LHA, LHP nilai agregat Rp 349 triliun dan cash building prioritaskan LHP paling besar, dimulai yang Rp 189 triliun lebih.