Komisi XI DPR menyoroti potensi tambahan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akibat kenaikan harga minyak dunia.

Anggota Komisi IV DPR RI Sumail Abdullah menyoroti keputusan pemerintah mencabut izin konsesi kawasan hutan PT Papua Lestari Abadi.

Massa KAPAK kembali menggelar aksi menuntut KPK segera melakukan penyelidikan atas kasus dugaan korupsi dalam impor mobil pikap dari India.

Dalam kondisi ancaman yang meningkat, respons cepat berbasis mitigasi risiko merupakan bagian dari standar operasional yang wajib dijalankan.

Jangan sampai pada tahap awal, aset sudah disita tanpa kejelasan keterkaitannya dengan tindak pidana. Ini berpotensi melanggar prinsip kehati-hatian.

KUHAP baru kita ini kan tugas kami mengawasi supaya betul-betul dijalankan. Sekali lagi, saya apresiasi Kejaksaan Agung, juga Kajati Sumut yang sudah merespons.

Komisi III DPR meminta pemerintah menertibkan peredaran air keras di pasaran.

Komisi V DPR mendesak Pemerintah Indonesia untuk segera mengambil langkah revolusioner dalam membenahi sistem transportasi publik nasional.

Komisi IX DPR mendorong BGN untuk menutup permanen Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menimbulkan keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis.

Ini menjadi pembelajaran penting bagi semua pihak agar penegakan hukum berjalan profesional, akuntabel, dan tidak melanggar prinsip keadilan.