KPK) menyita aset lebih dari Rp100 miliar terkait kasus dugaan korupsi kuota haji pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023-2024 yang merugikan negara Rp622 M

Upaya pengondisian itu dilakukan Yaqut dengan menyiapkan uang sejumlah USD 1 Juta hasil dari pungutan fee dari calon jemaah haji khusus.

Yaqut ditetapkan sebagai tersangka dalal kasus dugaan korupsi kuota haji untuk penyelenggaraan ibadah haji Indonesian Tahun 2023-2024.

Yaqut sempat dikabarkan akan absen dari panggilan KPK dan meminta penjadwalan ulang. Namun, ia secara tiba-tiba menampakkan mendatangi Gedung Merah Putih KPK.

Yaqut bakal diperiksa dalam kapasitasnya sebagai tersangka dugaan korupsi kuota haji.

Pakar hukum Chairul Huda, menilai tidak terdapat kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang minyak PT Pertamina.

Pemanggilan itu setelah KPK memenangkan praperadilan melawat Yaqut di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat. Purusan Praperadilan dibacakan hari ini, Rabu (11/3)

Hakim menyatakan penetapan Yaqut Cholil sebagai tersangka dugaan korupsi kuota haji tahun 2023-2024 oleh KPK adalah sah secara hukum.

Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan akan membacakan putusan sidang Praperadilan yang diajukan oleh mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qouma pada hari ini.