Karena total anggaran seluruh BUMN per tahun kurang lebih sama dengan APBN. Belum lagi terkait dengan nilai aset-asetnya.

Pemerintah daerah perlu menerapkan sejumlah strategi untuk mempercepat realisasi APBD Tahun Anggaran 2022.

Pemerintah pusat terus melakukan pemantauan dana pemda di perbankan, yang merupakan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021 pemerintah pusat.

Anggaran program prioritas dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) hanya terserap 89,3 persen dari alokasi Rp117,94 triliun, yakni Rp105,4 triliun.

Presiden Jokowi telah menyetujui beberapa program PEN, disiapkan anggaran di tahun 2022 senilai Rp451 triliun yang terbagi tiga yaitu kesehatan, perlindungan sosial dan fasilitas fiskal.

Tujuan pembangunan Indonesia menurut RPJPN 2005-2025 adalah mewujudkan masyarakat yang kompetitif, berakhlak mulia, dan bermoral berdasarkan Pancasila

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa dituangkan kewajiban postur anggaran 40 persen untuk BLT, 20 persen untuk pangan, 8 persen penanganan Covid-19 dan sisanya sebesar 32 persen untuk pembangunan desa.

ASN dinilai perlu untuk memiliki pemahaman yang sama mengenai konsep perencanaan dan pembangunan di daerahnya.

Sebaiknya Presiden mendengar masukan para tokoh yang disampaikan dalam petisi tersebut. Presiden jangan cuek dan nekat melanjutkan proses peleburan lembaga penelitian ini ke BRIN. Karena saat ini saja sudah banyak masalah yang terjadi. Mulai dari aspek kelembagaan, anggaran hingga pengaturan SDM.