Anggota Badan Legislasi DPR RI dari Fraksi PKS, Amin Ak mengatakan Rancangan Undang-undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja akan berpotensi membuka lebar keran Impor.

Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) Kurniasih Mufidayati mendesak pemerintah untuk menghentikan program Kartu Prakerja.

"Fraksi PKS berpendapat bahwa PERPPU, maupun aturan turunannya, Perpres 54/2020, tidak memberikan komitmen yang jelas mengenai anggaran penanganan wabah Covid-19," kata Anis

"Pembentukannya  (Satgas Covid-19 DPR RI) sepihak, tanpa terlebih dahulu mengajak seluruh fraksi yang ada di DPR bicara, merapatkannya bersama-sama dan memutuskannya dalam forum resmi," kata Didi

"Pada pekan ke-4 sejak Kebijakan Pembatasan Sosial diberlakukan, Gelombang PHK terus bermunculan," kata Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS, Amin Ak 

Pemerintah bisa melakukan revisi APBN melalui mekanisme revisi UU atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagaimana yang diamanahkan konstitusi.

Dalam rangka menjalankan fungsi Pengawasan, DPR membentuk Tim Pengawas terhadap Pelaksanaan Penanganan Bencana Pandemi Covid-19. Tim tersebut beranggotakan dari seluruh fraksi dan komisi di DPR RI.

Anggota DPR RI Fraksi PKB Mohamad Toha mempersilakan rumah aspirasinya untuk dijadikan rumah sakit darurat bagi pasien Corona Covid-19 di wilayah Sukoharjo, Surakarta, Boyolali, dan Klaten, Jawa Tengah.

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 juga telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly pada 13 Maret 2019

"Dibutuhkan political will yang kuat dari pemerintah untuk membuat grand design jangka panjang agar produksi gula secara nasional bisa meningkat dan untuk mengurangi ketergantungan pada impor;" kata Ketua Kelompok Fraksi PKS, Amin Ak