Rencana pemerintah menerapkan perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat harus berdasarkan atas kajian dan evaluasi mendalam.

Ketua DPR Puan Maharani meminta pemerintah memastikan rakyat benar-benar memahami manfaat dan tujuan dari Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

Penutupan sementara dilakukan dalam rangka mendukung optimalisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat sebagai upaya penanganan COVID-19.

Pemerintah memutuskan akan memperpanjang masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat hingga 30 Juli 2021 mendatang.

Kalangan dewan menilai rencana pemerintah memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat harus dibarengi dengan pengawasan ketat.

Instruksi Mendagri tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Nomor 15 Tahun 2021, yang kemudian diikuti oleh Pemerintah Daerah melalui Perda dan Perbup/Perwalkot tentang Strategi Penanganan Covid-19 melalui PPKM Darurat menimbulkan pro dan kontra di masyarakat.

Anggota Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi menitipkan uang ke Pengadilan Negeri Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat untuk membayar denda pedagang dan masyarakat kecil yang sedang usaha tapi melanggar Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Darurat yang berlangsung dari 3 Juli lalu sampai saat ini masih belum berjalan efektif.

Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Darurat bakal diperpanjang hingga 6 minggu guna menurunkan angka kasus Covid-19.