Bagi politisi Partai Demokrat, Anwar Hafidz, pernyataan Risma provokatif, rasis dan diskriminatif terhadap rakyat Papua. Risma menempatkan Papua seakan-akan sebagai tempat pembuangan manusia dan itu dinilai sangat merendahkan martabat rakyat Papua.

Paripurna DPR menyetujui Revisi UU Perubahan Kedua atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua (RUU Otsus Papua).

Anggota Pansus Otonomi Khusus (Otsus) Papua MY Esti Wijayati memaparkan bahwa dalam perubahan Rancangan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 terdapat setidaknya tujuh substansi pokok di luar naskah RUU yang telah diajukan pemerintah yang semula hanya terkait dengan dua substansi pokok.

Perjuangan sejarah bangsa Indonesia hingga memperoleh kemerdekaan patut dipelajari generasi saat ini

konflik yang terjadi sejak puluhan tahun di papua terjadi karena peninggalan Belanda terhadap warga Papua.

Papua hari ini kekurangan tenaga kesehatan terutama dokter dan ahli obat-obatan atau farmasi.

informasi yang belum tentu kebenarannya bisa memprovokasi masyarakat.

Menaker Ida juga menyatakan bahwa pemerintah akan membangun 25 BLK Komunitas di Papua dan Papua Barat pada tahun 2021.

Membahas UU Otsus Papua harus menyeluruh dan utuh serta melibatkan Wakil Rakyat Papua

DPR Papua menyerahkan hasil kajian dan telaahan terkait Otsus