Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Komisi IV DPR RI berkomitmen memberdayakan UMKM perikanan di berbagai daerah. Salah satunya melalui Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) di Yogyakarta.

Kita mengimbau supaya ada pembangunan harus diawasi dan dilaksanakan oleh yang ahlinya. Kita sangat prihatin dan menyesalkan musibah ini.

Atas nama Komisi III DPR RI, kami mengapresiasi kinerja Polri yang ikut menyukseskan program Makan Bergizi Gratis dengan mengelola SPPG berstandar tinggi.

Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia (Kemenhaj RI) menyerahkan daftar nama calon pegawai yang akan bergabung ke Kemenhaj, kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Anggota Komisi C DPRD Jawa Timur Multazamudz Dzikri minta Kejaksaan panggil Khofifah

Insentif ini bukan hanya tambahan penghasilan, tetapi juga pengakuan atas kerja keras mereka mendukung keberhasilan program Makan Bergizi Gratis.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris mendorong Badan Gizi Nasional (BGN), Badan POM, dan Kementerian Kesehatan membangun sistem pengaduan berbasis digita.

Angka ini bukan persoalan main-main dan harus dijadikan alarm serius bagi seluruh pemangku kepentingan.

Komisi V DPR menyatakan segera merevisi Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) sebagaimana amanat pimpinan DPR.

Upaya ini dilakukan untuk memastikan adanya pembagian kewenangan yang jelas, efektif, dan tidak tumpang tindih dalam pengelolaan pendidikan di semua level pemerintahan.