Rezim sekarang bilang Indonesia baik-baik saja. Yang saya pertanyakan kalau baik-baik saja kenapa utang semakin bertambah, orang miskin juga semakin banyak, kemudian harga-harga kok melambung. Itu bukti ada yang salah dalam mengurus negara ini.

Ini yang saya katakan, bahwa Oligarki begitu mempengaruhi kebijakan di pemerintahan. Sehingga kementerian yang seharusnya menjaga kuota ekspor dengan memperhatikan Domestic Market Obligation (DMO), malah berbuat sebaliknya, dengan mengeluarkan persetujuan ekspor CPO.

Ini seperti nostalgia bagi saya, karena HIPMI Jatim adalah salah satu rumah tempat saya dididik, dibina, didisiplinkan dan dibukakan jalan untuk meraih mimpi-mimpi besar sebagai seorang pengusaha.

Langkah kita tetap sesuai koridor DPD RI yang salah satu tugasnya adalah mengawasi jalannya pemerintahan, atau mengawasi eksekutif yang menjalankan UU.

Kita harus berani bangkit dan melakukan koreksi. Tanpa itu, negeri ini hanya akan dikuasai oleh Oligarki yang rakus menumpuk kekayaan, dan rakyat akan tetap kere.

Saya meminta pemerintah memiliki langkah alternatif untuk mengimbangi kenaikan harga minyak dan gas bumi dunia selain menaikan harga.

Yang disampaikan saudara Luhut Binsar itu adalah bohong ya, saya hanya sampaikan itu saja.

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, selaku Dewan Pembina PB Muaythai, mengaku tak pernah mendapat laporan mengenai kegiatan yang dilakukan jajaran pengurus. 

Kesimpulan yang kita dapat dengan merujuk pada tren dan perkembangan serta dinamika dalam masyarakat melalui analisis big data, DPD RI secara objektif mengingatkan pemerintah agar fokus pada menyelesaikan persoalan-persoalan ekonomi.

Jadi, amat jelas bahwa air, hutan, dan api atau energi itu merupakan infrastruktur  penyangga kehidupan rakyat, yang tidak boleh dikomersialkan atau dijual ke pribadi-pribadi perorangan yang kemudian dikomersialkan menjadi bisnis pribadi.