Sebab LHKPN itu harus dijadikan barometer transparansi pendapatan dan kekayaan yang dimilikinya.

Dalam suasana ketatanegaraan yang serba rancu ini, DPD RI menilai Amandemen menjadi kebutuhan mendasar yang krusial dalam proses pengembangan demokrasi yang substansial di Indonesia. Jangan sampai kita merasa tabu dengan isu Amandemen UUD.

Tidak akan ada hubungannya antara amandemen dengan pelaksanaan pemilu di 2024.

Politisi Fraksi Partai Golkar itu berpendapat, penurunan volume APBN dari Rp 2.750 Triliun ke Rp 2.708,7 Triliun akan menyulitkan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan. Mulai dari tingkat pusat pelayanan kesehatan masyarakat (Puskesmas) hingga ke Rumah Sakit.

Kalangan dewan mengimbau Pemerintah Indonesia agar tidak terburu-buru dan gegabah untuk mengakui pergantian kekuasaan yang sekarang terjadi di Afghanistan, usai Taliban menguasai ibu kotanya, Kabul. 

Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Partai Golkar Singgih Januratmoko mengatakan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) di ASEAN perlu pertimbangkan keamanan Cyber.

Kalangan dewan acungi jempol langkah pemerintah Indonesia yang telah mengevakuasi 26 WNI  beserta 7 WNA dari Kabul, Afghanistan. Mereka sudah sampai di Tanah Air pada Sabtu (21/8) dini hari. 

Kesederhanaan penyelenggaraan kedua acara tersebut, disambut baik oleh Ketua Fraksi Partai Nasdem MPR Taufik Basari SH, S. Hum, LLM dan Ketua Fraksi Partai Golkar MPR Ir. H. M. Idris Laena M. H.

Mengakses internet secara mudah, cepat, dan terjangkau dari Sabang sampai Merauke

Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Anetta Komarudin menyoroti alokasi anggaran Kementerian Keuangan untuk penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi mengalami peningkatan menjadi Rp744, 75 Triliun dari alokasi sebelumnya sekitar Rp699,43 Triliun.