Sangat memberatkan terutama wisatawan lokal, seharusnya dalam situasi seperti sekarang dimana kita sudah memasuki masa endemi Covid-19 pemerintah justru berupaya untuk menarik wisatawan sebanyak-banyaknya.

Melalui kunjungan spesifik hari ini, saya berterima kasih yang luar biasa kepada Pimpinan dan Anggota Komisi V DPR RI, termasuk dengan Dirjen Bina Marga dan teman-teman BPJT (Badan Pengatur Jalan Tol) Kementerian PUPR yang sangat concern dan akan mencari solusi yang terbaik.

Dia tidak nyaman karena diganti karena kita lihat dia tidak beres urus partai. Ya dia tidak ada prestasinya.

Pokok persoalan kecelakaan lalu lintas harus diketahui dan dicarikan solusi yang tepat. Menurut hemat saya penyelesaiannya harus detail, komprehensif dan semua stakeholder terkait saling sinergis.

Fraksi Gerindra meminta kepada Pemerintah melalui Kementrian Agama dan BPKH dalam penyusunan BPIH ditahun mendatang harus memperhatikan faktor eksternal terkait kenaikan biaya yang terjadi sewaktu-waktu.

Saran saya jangan suka usik sarang lebah tetangga, nanti kalo kena sengat sakit. Sampai saat ini tidak ada pembahasan munaslub. Kita lagi fokus konsolidasi internal dan penguatan kerja sama dengan PAN dan PPP.

Pimpinan Kepolisian harus kita evaluasi. Atau UU kepolisiannya harus kita evaluasi. Karena tidak seiring dengan keinginan masyarakat. Tidak seiring dengan moral masyarakat. Kalau kayak gini rusak semua tatanan moral kita.

Tapi kalau hari ini ada seorang Polisi dihukum pidana, hari ini bersyarat, tapi masih diperlakukan jadi anggota polisi, pertanyaannya institusi ini, institusi apa? Maka ini yang harus kita kritisi.

Kami berpandangan bahwa target tersebut mencerminkan rasa percaya diri yang relatif berlebihan, mengingat tahun 2022 sebagai baseline RAPBN 2023 masih dipenuhi ketidakpastian akibat melonjaknya angka inflasi global, pengetatan moneter oleh bank sentral AS, dan belum redanya tensi geopolitik akibat konflik Rusia dan Ukraina.